Gelombang demonstrasi yang berakhir ricuh masih terus melanda Nepal. Sejak Senin, negara itu menghadapi kerusuhan paling parah dalam 20 tahun terakhir, di mana perdana menteri (PM) berhasil dijatuhkan, sementara gedung parlemen hingga rumah pejabat ikut dibakar massa.
Dalam laporan terbaru Rabu malam yang dikutip AFP, Kamis (11/9/2025), suasana di Nepal masih penuh ketegangan. Sekitar 13.500 narapidana dilaporkan melarikan diri dari sejumlah penjara di tengah aksi protes dan kekacauan besar yang terjadi.
“Tiga anggota kepolisian tewas kemarin, dan lebih dari 13.500 tahanan kabur dari penjara di seluruh negeri,” ungkap juru bicara Kepolisian Nepal, Binod Ghimire.
Sementara itu, militer dilaporkan telah mengambil alih kendali ibu kota Kathmandu setelah melakukan negosiasi dengan para pemimpin aksi. Pasukan bersenjata berpatroli di jalanan kota yang dipenuhi bangkai kendaraan dan bangunan terbakar, dengan kendaraan lapis baja melintas di tengah jalanan sepi. Lewat pengeras suara, aparat menyerukan warga agar tetap tenang di tengah krisis politik.
Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, juga dilaporkan menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan generasi muda Gen Z yang menjadi penggerak utama demonstrasi.
“Negara membutuhkan persatuan para tokoh untuk menemukan jalan keluar,” ucap mantan Ketua Mahkamah Agung, Shushila Karki (73), yang disebut-sebut layak menjadi pemimpin sementara.
Kerusuhan bermula dari protes atas kebijakan pemerintah yang sempat memblokir sejumlah media sosial populer, ditambah kekecewaan mendalam terhadap praktik korupsi. Aksi yang digawangi anak muda dengan sebutan “Gerakan Gen Z” itu meluas menjadi tuntutan politik besar setelah 19 orang tewas dalam tindakan represif aparat.
Puncaknya terjadi Selasa lalu, ketika massa menyerang dan membakar rumah PM KP Sharma Oli yang saat itu masih menjabat. Politikus berusia 73 tahun yang sudah empat kali menjabat sebagai perdana menteri tersebut akhirnya mundur dari jabatannya, namun keberadaannya hingga kini tidak jelas.
Hingga Rabu, total korban jiwa mencapai 22 orang, termasuk istri seorang mantan perdana menteri yang juga menjadi korban pembakaran rumah.
Kondisi ini mengejutkan publik luas. Militer Nepal memperingatkan bahaya kerusuhan yang bisa menyeret negara menuju instabilitas berkepanjangan.
“Semua ini akibat ulah buruk para pemimpin,” kata Dev Kumar Khatiwada, seorang pensiunan polisi berusia 60 tahun. “Tetapi tindakan anarkis bukanlah solusi, justru memperparah keadaan,” tambahnya mengkritik aksi perusakan masif.
International Crisis Group menyebut situasi ini sebagai “titik balik penting” dalam perjalanan demokrasi Nepal. Sekjen PBB Antonio Guterres bahkan menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.
“Para demonstran, tokoh yang dipercaya publik, dan tentara harus bersatu membangun jalan menuju pemerintahan transisi,” kata pakar hukum konstitusi Dipendra Jha kepada AFP.
Ashish Pradhan, analis dari Crisis Group, menambahkan bahwa pengaturan pemerintahan sementara harus segera dibentuk dengan melibatkan sosok yang masih dipercaya masyarakat, terutama kalangan muda.
Menurut data Bank Dunia, lebih dari 20% penduduk usia 15–24 tahun di Nepal saat ini menganggur, dengan pendapatan per kapita hanya sekitar US$1.447 atau setara Rp23,8 juta per tahun.
Diketahui, pemerintah Nepal sempat memblokir 26 platform media sosial termasuk Facebook, YouTube, dan X pada Jumat lalu. Meski akses telah dipulihkan, publik terlanjur marah. Kekecewaan makin besar setelah video perbandingan perjuangan rakyat dengan gaya hidup mewah anak-anak pejabat viral di TikTok, memperlihatkan barang branded dan liburan mahal yang memicu amarah warga.
