Anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024 yang mencapai Rp117 miliar memicu sorotan tajam publik setelah mantan penyanyi cilik Leony Vitria Hartanti mengungkap ketimpangan alokasi belanja daerah melalui media sosial.
Ia membandingkan angka fantastis tersebut dengan dana pemeliharaan jalan yang disebut hanya Rp731 juta.
Kritik Leony memicu diskusi luas hingga Pemkot Tangsel buka suara dan mengundangnya berdialog langsung dengan Wali Kota Benyamin Davnie.
“Yang lebih mendesak itu seharusnya perbaikan jalan, tapi biaya perjalanan dinas malah sampai Rp117 miliar,” tulis Leony di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 19 September 2025.
Kini, Leony Vitria Hartanti menerima undangan resmi untuk berdialog langsung dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Benjamin Davnie.
Respons Wali Kota Tangsel
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan bahwa laporan keuangan daerah sudah terbuka untuk publik.
Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setebal lebih dari 500 halaman bisa diakses di situs resmi pemkot sejak 2019, sesuai ketentuan transparansi.
“Semua laporan sudah kami unggah setelah diperiksa BPK. Itu kewajiban sejak 2019,” jelas Benyamin dalam konferensi pers di Rumah Dinas Wali Kota, Serpong, Selasa, 23 September 2025, melansir dari Kompas.com.
Anggaran Rp731 Juta Bukan untuk Jalan
Benyamin menegaskan bahwa angka Rp731 juta yang ramai dibicarakan publik bukanlah pos perbaikan jalan, melainkan untuk perbaikan jaringan listrik di kompleks Pemkot Tangsel.
“Dana sebesar itu hanya untuk kebutuhan internal kantor, bukan perbaikan jalan se-Tangsel,” terangnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel, Bambang, menambahkan bahwa dana perbaikan jalan sebenarnya mencapai Rp538 miliar di tahun 2024.
“Jadi tidak benar jika jalan hanya dapat Rp731 juta. Untuk perbaikan jalan seluruh Tangsel, sudah terealisasi Rp538 miliar,” ujarnya.
Anggaran Konsumsi dan Suvenir
Tak hanya perjalanan dinas, publik juga menyoroti anggaran makan dan minum sebesar Rp66 miliar.
Benyamin menjelaskan, dana tersebut tersebar di 37 perangkat daerah, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga puskesmas.
“Termasuk enam TK Negeri, 157 SD Negeri, 24 SMP Negeri, tiga RSUD, dan 35 puskesmas. Jadi anggaran konsumsi ini bukan hanya untuk pejabat, tapi juga mendukung kegiatan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan konsumsi juga melibatkan UMKM lokal agar perputaran ekonomi tetap hidup di sekitar wilayah.
Sementara itu, pos cendera mata senilai Rp20,48 miliar bukan semata hadiah. Anggaran ini mencakup dukungan kegiatan di 34 perangkat daerah.
“Misalnya pelatihan menjahit, jika dianggarkan untuk mesin jahit, maka peserta bisa mendapatkan mesin jahitnya,” kata Benyamin memberi contoh.
Meski kritik dari Leony sempat memicu perbincangan luas, Pemkot Tangsel memastikan tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum.
“Kami tidak akan melaporkan. Kritik justru jadi masukan bagi kami,” ujar Benyamin.
Ia juga membuka ruang dialog dengan Leony bila dibutuhkan.
“Kalau beliau ingin penjelasan lebih lanjut, kami siap memberikan,” tambahnya.
Menurut Benyamin, kritik publik merupakan bagian dari proses evaluasi dan akan dijadikan dasar untuk meningkatkan komunikasi serta transparansi pemkot di masa mendatang.
Kritik Leony terhadap laporan keuangan Pemkot Tangsel menunjukkan satu hal penting: masyarakat semakin kritis dalam membaca anggaran publik.
Dulu, laporan setebal ratusan halaman mungkin hanya dibaca auditor atau pejabat, tapi sekarang siapa pun bisa menyorot angka-angka yang janggal lalu menyuarakannya di media sosial.
Bagi saya, ada dua sisi yang sama-sama penting. Di satu sisi, wajar bila publik terkejut melihat angka fantastis untuk perjalanan dinas atau konsumsi, karena secara kasatmata terlihat tidak seimbang dibanding perbaikan infrastruktur.
Di sisi lain, klarifikasi pemerintah juga perlu dihargai. Tidak semua pos anggaran bisa dipahami hanya dari satu baris tabel, apalagi tanpa konteks.
Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana peristiwa ini membuka ruang dialog antara warga dan pemerintah.
Kritik yang semula muncul dari satu unggahan Instagram bisa memantik diskusi luas, dan justru mendorong transparansi lebih baik.
Menurut saya, bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana pemerintah mampu menjelaskan anggaran dengan bahasa yang sederhana, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Di era digital, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga kebutuhan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
sumber: tribunnews.com
