Wacana baru terkait distribusi subsidi energi kembali mencuat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan agar pembelian LPG 3 kilogram (kg) menggunakan sistem identifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata. Langkah ini dinilai dapat memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan bahwa distribusi LPG 3 kg saat ini masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih akurat untuk memverifikasi penerima subsidi.
“Caranya bukan sekadar pemerintah punya data sentral, tapi juga gunakan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak mendapatkan tabung LPG 3 kg,” ujar Said, dikutip Rabu (8/4/2026).
Usulan tersebut muncul saat Said menanggapi wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia dengan tegas menolak gagasan tersebut.
Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Said menilai subsidi BBM tetap harus dipertahankan. Menurutnya, yang perlu dibenahi justru adalah distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju. Yang diperlukan justru subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan pihaknya, jumlah masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi LPG 3 kg sebenarnya lebih kecil dari angka dalam pagu anggaran saat ini. Dari 8,6 juta penerima yang terdata, hanya sekitar 5,4 juta yang dinilai layak jika dilakukan penyaringan secara tepat.
“Kalau mau tepat sasaran, LPG 3 kg itu hanya untuk sekitar 5,4 juta orang. Jadi tidak perlu sampai 8,6 juta seperti dalam pagu,” jelasnya.
Said juga menyoroti dampak kenaikan harga minyak dunia yang memengaruhi berbagai sektor, tidak hanya BBM. Namun, ia menekankan agar pemerintah tidak mengurangi subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
“Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan. Kalau mau, yang di pasar non-subsidi saja yang disesuaikan,” pungkasnya.
Usulan penggunaan teknologi biometrik ini pun berpotensi menjadi bahan diskusi lanjutan antara pemerintah dan DPR, terutama dalam upaya memperbaiki tata kelola subsidi energi agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Sumber : ipol.id
