Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, turut angkat bicara menanggapi film pendek yang ramai diperbincangkan di media sosial. Video tersebut mengisahkan seorang nenek yang ditolak bertransaksi di gerai Roti O lantaran hendak membayar dengan uang tunai.
Penolakan terjadi karena gerai tersebut disebut hanya menerima pembayaran melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Melihat kejadian itu, seorang pemuda yang berada di lokasi langsung melayangkan protes.
Menurut Tulus, menjadikan QRIS sebagai satu-satunya metode pembayaran atau menolak uang tunai merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ia menilai hal tersebut keliru baik dari sisi aturan hukum maupun sudut pandang sosial.
“Menjadikan QRIS sebagai sarana tunggal untuk transaksi pembayaran, atau menolak uang cash, jelas tidak dibenarkan. Baik dari sisi regulasi dan atau sosiologis,” Ujar Tulus.
Ia merujuk pada Undang-Undang tentang Mata Uang yang menegaskan bahwa uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dari sisi sosial, penggunaan uang tunai juga masih jauh lebih dominan dibandingkan transaksi non-tunai seperti QRIS.
“Artinya, menolak transaksi dengan uang cash adalah tindakan yang tidak dibenarkan dari sisi regulasi. Baik dalam konteks UU tentang Uang, atau UU tentang Perlindungan Konsumen,” tambahnya.
Tulus menekankan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih metode pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Terlebih, penggunaan QRIS dan transaksi digital lainnya belum sepenuhnya mendominasi aktivitas transaksi masyarakat Indonesia.
Ia mengakui bahwa tren pembayaran menggunakan QRIS memang terus meningkat dan kini tidak hanya digunakan oleh merchant besar, tetapi juga telah menjangkau pelaku UKM dan UMKM. “Masyarakat pun sepertinya makin enjoy dengan sarana pembayaran QRIS tersebut” jelasnya.
Data menunjukkan pertumbuhan transaksi QRIS di Indonesia cukup pesat. Pada 2024, jumlah transaksi mencapai 6,24 miliar dengan nilai Rp659,93 triliun, meningkat hingga 194,04 persen. Jumlah pengguna QRIS tercatat sebanyak 52,55 juta, dengan 33,37 juta merchant yang telah mengadopsinya. Meski demikian, total transaksi non-tunai secara keseluruhan baru menyentuh angka 20 persen.
Sebaliknya, penggunaan uang tunai memang mengalami penurunan. Pada 2023, transaksi tunai tercatat sebesar 80 persen, turun dari 84 persen pada 2022.
Dalam konteks ini, Tulus menyarankan agar Bank Indonesia (BI) sebagai penggagas sistem QRIS aktif mengingatkan para pelaku usaha, asosiasi, hingga masyarakat bahwa QRIS bersifat pilihan, bukan kewajiban.
“Walau memang berdimensi positif. Artinya penggunaan transaksi berbasis cash masih menjadi keniscayaan regulasi dan perilaku sosioligis masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, pihak manajemen Roti O memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya pada Senin (22/12/2025). Mereka menjelaskan bahwa penerapan transaksi non-tunai bertujuan untuk memberikan kemudahan sekaligus promo dan potongan harga bagi pelanggan.
Terkait insiden yang melibatkan seorang nenek tersebut, manajemen Roti O menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan telah melakukan evaluasi internal.
“Kami mohon maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” tulis manajemen Roti O”, tulis pihak manajemen.
Sebelumnya, sebuah video dari akun TikTok @arlius_zebua viral memperlihatkan seorang pria memprotes gerai Roti O. Ia membela seorang nenek yang terlihat menangis karena tidak diperbolehkan membeli roti menggunakan uang tunai. Disebutkan, peristiwa itu terjadi di gerai Roti O yang berada di kawasan Halte Busway Monas, Jakarta Pusat.
“Neneknya ini mau beli Roti O pakai uang cash gak boleh. Jadi lucu negara Indonesia harus QRIS. Jadi nenek yang gak ada QRIS bagaimana?” tanya pria tersebut.
