Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, resmi ditangkap pada Selasa, 11 Maret 2025, setelah mendarat di Bandara Internasional Manila. Penangkapan ini dilakukan oleh kepolisian setempat berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait kebijakan perang melawan narkoba yang ia jalankan selama menjabat.
“Pagi-pagi sekali, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC,” demikian pernyataan dari Istana Kepresidenan Filipina yang dikutip oleh AFP.
Saat ini, Duterte telah berada dalam tahanan pihak berwenang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Duterte Siap Ditangkap
Sebelum penangkapannya, Duterte sempat menyatakan kesiapannya menghadapi surat perintah ICC. Saat berbicara di Hong Kong pada Senin, 10 Maret 2025, ia menegaskan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi dari kebijakan yang telah diambil selama masa pemerintahannya.
“Jika ini benar-benar takdir hidup saya, tidak apa-apa, saya akan menerimanya. Mereka dapat menangkap saya, memenjarakan saya,” ujar Duterte dalam pidatonya.
Duterte, yang dikenal dengan kebijakan kerasnya terhadap peredaran narkoba, mengklaim bahwa semua yang ia lakukan bertujuan untuk kepentingan rakyat Filipina. Kebijakan tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa sejak ia menjabat sebagai presiden pada 2016.
Filipina Bersiap Menyerahkan Duterte ke ICC
Penangkapan Duterte kini menjadi perdebatan di tingkat pemerintahan Filipina. Kantor Presiden Ferdinand Marcos Jr menyatakan bahwa pihaknya belum menerima komunikasi resmi dari Interpol terkait penyerahan Duterte, tetapi mereka siap untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Para penegak hukum kami siap untuk mematuhi apa yang diamanatkan hukum, jika surat perintah penangkapan perlu dilaksanakan karena permintaan dari Interpol,” kata Wakil Sekretaris Komunikasi Kepresidenan Filipina, Claire Castro.
Penangkapan Duterte diperkirakan akan memicu gelombang reaksi dari pendukungnya, mengingat mantan presiden tersebut masih memiliki pengaruh politik yang kuat di Filipina. Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah Duterte akan diserahkan ke ICC untuk menghadapi persidangan internasional atas kebijakan kontroversialnya.
