Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengeksekusi 30 pejabat pemerintah setelah gagal mengatasi banjir besar di Provinsi Chagang pada akhir Juli lalu. Para pejabat itu dieksekusi dengan cara ditembak mati. Mereka dituduh gagal melakukan mitigasi hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat banjir.
Laporan TV Chosun, Kamis (5/9/2024), para pejabat yang dieksekusi itu berasal dari pemerintah daerah yang dilanda banjir. Mereka ditembak pada Agustus 2024, lapor TV Chosun, yang mengutip seorang pejabat pemerintah Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya.
Banjir dahsyat melanda provinsi Chagang pada bulan Juli dan juga menyebabkan lebih dari 15.000 orang mengungsi. Menurut laporan berita Korea Utara, banjir tersebut menyebabkan kerusakan luas di kota Sinuiju di barat laut dan Uiju di dekatnya, dengan lebih dari 4.100 rumah, 7.410 hektare lahan pertanian, dan banyak jalan, bangunan, dan jalur kereta api yang terkena dampak.
Aparat propaganda Korea Utara menyebarkan foto-foto Kim Jong Un mengawasi upaya penyelamatan setelah bencana, tetapi tidak melaporkan adanya kematian. Sekitar 5.000 orang berhasil diselamatkan, laporan Korea Central News Agency (KCNA).
Setelah banjir melanda, Kim menyatakan Korea Utara tidak akan menerima bantuan internasional apa pun. Dia meminta para pejabat untuk merelokasi ribuan penduduk yang mengungsi ke ibu kota Korut, Pyongyang.
Mereka akan menerima perawatan dan dukungan yang lebih baik. Upaya pembangunan kembali diperkirakan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan, di mana selama kurun waktu tersebut pemerintah berencana menyediakan layanan bagi hampir 15.400 orang rentan di berbagai fasilitas di Pyongyang.
