Gelombang bendera-bendera putih dilaporkan berkibar di Aceh. Di kampung-kampung, di depan rumah, di jalan nasional, pos-pos darurat, hingga di titik-titik pengungsian, bendera putih berkibar sebagai sinyal keras bahwa masyarakat Serambi Mekkah sudah tidak sanggup lagi menghadapi situasi bencana banjir bandang yang terus memburuk.
Bahkan sejumlah kantor pemerintahan daerah ikut mengibarkan bendera serupa sebagai tanda protes terhadap lambannya penanganan bencana di bumi Aceh.
Warga menyebut situasi ini sudah di luar kendali. Banjir dan longsor merusak ribuan rumah, membuat perekonomian lumpuh, dan memakan begitu banyak korban jiwa.
Mereka yang selamat kini berhadapan dengan kelaparan, minimnya logistik, serta ketidakpastian kapan bantuan memadai akan tiba.
Di Aceh Timur, gelombang bendera putih mengisi jalanan hingga ke Kabupaten Aceh Tamiang, menandai wilayah-wilayah yang tak lagi mampu bertahan hanya dengan sumber daya lokal.
“Banyak warga dan relawan memasang bendera putih karena tidak tahan dengan situasinya yang sudah sangat parah,” kata Rahmiana, warga Banda Aceh yang tengah menjalankan misi kemanusiaan di Bireun kepada Republika, Senin (15/12).
“Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, kepada Kompas, Minggu (14/12).
Bahtiar menjelaskan bahwa sudah tiga pekan sejak banjir melanda, tetapi bantuan yang datang masih sangat minim.
Warga akhirnya membuka dapur umum mandiri, saling berbagi seadanya, dan tetap menghadapi kenyataan pahit bahwa bahan makanan semakin menipis. Banyak yang mulai kelaparan.
Situasi inilah yang mendorong tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana Sumatra sebagai bencana nasional, agar penanganan darurat dilakukan secara terpadu dan skala bantuan meningkat drastis.
Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, menyatakan bahwa gelombang aksi akan dilakukan dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, hingga kabupaten lain sebagai tekanan kepada pemerintah pusat. Mereka menuntut tambahan logistik, tenaga medis, alat berat, hingga dukungan vital lain yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Masyarakat juga meminta pendataan kerusakan dilakukan secepat mungkin sebagai dasar relokasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi wilayah terdampak. Selain itu, warga berharap ada jaminan pemulihan ekonomi—terutama bagi mereka yang kehilangan rumah, lahan, dan sumber penghidupan.
“Bendera dikibarkan sebagai tanda darurat dan meminta dunia internasional membantu Aceh,” ujar Bahtiar.
Di sisi lain, persoalan penyaluran bantuan memperburuk keadaan. Direktur Penegakan Hukum Auriga, Roni Saputra, menyebut banyak kelompok masyarakat dan relawan ingin mengirim bantuan ke Sumatra, tetapi terhambat transportasi udara.
Pesawat nasional, menurutnya, memprioritaskan bantuan pemerintah sehingga kiriman dari masyarakat gagal diterbangkan dari Jakarta ke Aceh.
Ini dinilai sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjamin penanggulangan bencana yang adil dan efektif.
Somasi kemudian dilayangkan kepada Presiden Prabowo agar memerintahkan maskapai nasional menyediakan armada yang cukup untuk penanganan darurat.
Sebelumnya, Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, mengungkap bahwa banyak tawaran bantuan internasional—termasuk helikopter dan tim pencarian—yang siap membantu percepatan evakuasi dan distribusi logistik ke pedalaman. Namun bantuan itu urung masuk karena terhalang aturan yang belum disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
