Lee Jae-myung dari Partai Demokrat secara resmi terpilih sebagai Presiden Korea Selatan setelah meraih 49,4 persen suara dalam pemilihan umum yang diadakan pada 3 Juni 2025. Ia berhasil mengalahkan kandidat konservatif Kim Moon Soo yang memperoleh 41,2 persen suara, serta calon dari Partai Reformasi, Lee Jun Seok, yang mendapatkan 8,3 persen suara.
Pemilu ini dilaksanakan lebih cepat sebagai respons atas pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang pada Desember 2024 mencoba menerapkan keadaan darurat militer. Langkah tersebut memicu gelombang protes besar dan krisis politik yang berkepanjangan, hingga akhirnya Yoon dicopot dari jabatannya.
“Pemulihan demokrasi Korea Selatan akan menjadi prioritas utama saya,” kata Lee dalam pidato kemenangannya yang dilaporkan oleh BBC pada Rabu, 4 Juni 2025.
Ia juga menegaskan pentingnya persatuan nasional dan berjanji akan memenuhi harapan masyarakat. Kemenangan Lee dipandang sebagai bentuk penolakan publik terhadap Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang dianggap gagal menjaga nilai-nilai demokrasi. Analis politik Park Sung-min menyatakan,
“Pemilu ini menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kemarahan sekaligus sebagai peringatan keras bagi partai penguasa.”
Park menambahkan bahwa pemilih kali ini menjadikan demokrasi sebagai prioritas utama. Meski meraih kemenangan, Lee harus menghadapi tantangan besar, termasuk sidang di Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran hukum pemilu.
Namun, hukum di Korea Selatan mengatur bahwa presiden yang sedang menjabat tidak bisa dijerat secara pidana, kecuali dalam kasus pengkhianatan atau pemberontakan.
Di sisi lain, Lee juga harus segera membangun kembali hubungan dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, terutama dalam bidang kerja sama perdagangan dan keamanan. Hubungan ini sangat krusial mengingat kondisi ekonomi domestik Korea Selatan yang sedang melemah.
Dengan kemenangan ini, Korea Selatan memasuki fase politik baru dengan harapan besar bahwa Lee mampu menyatukan bangsa serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
