Polisi mencegah sebanyak 120 pelajar yang diduga terprovokasi ajakan melalui media sosial untuk ikut dalam aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis, 28 Agustus 2025 Para pelajar tersebut diamankan di sejumlah titik wilayah Jabodetabek.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan, pencegahan dilakukan sejak pukul 08.30 WIB.
“Setidaknya, pukul 08.30 WIB tadi ada 120 pelajar dicegat, dicegah, dijaga dan dilindungi niatnya karena mereka mau bergerak ke gedung DPR untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa,” ujarnya di kawasan Gedung DPR, Jakarta.
Menurut Ade, para pelajar itu diamankan dari beberapa wilayah. Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon. Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar asal Cirebon dan Purwakarta. Sementara itu, Polres Metro Tangerang Kota menahan 11 pelajar asal Serang, Banten.
“Lalu, ada juga dari Depok. Polres Metro Depok mencegah tujuh pelajar yang hendak ikut ke Jakarta,” tambahnya.
Selain itu, Polres Metro Jakarta Pusat mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan menuju DPR. “Bisa dibayangkan itu laporan terakhir pukul 08.30 WIB, ya, jam berapa mereka berangkat dari rumahnya masing-masing,” kata Ade.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan sebagian besar pelajar mendapat ajakan melalui media sosial.
“Ini sangat kita sayangkan, karena yang resmi menyampaikan pemberitahuan aksi hanyalah dari serikat buruh KSPI. Pelajar tidak ada kaitan dengan aksi ini, justru rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Ade menambahkan, para pelajar tersebut masih mengenakan seragam sekolah lengkap dan diduga tidak meminta izin kepada orang tua atau berniat bolos sekolah. Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya pelajar yang membawa senjata. Saat ini, aparat masih melakukan penyisiran untuk mencegah pelajar lain masuk ke area unjuk rasa di sekitar DPR.
Aksi demonstrasi sendiri digelar oleh massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), dengan ribuan buruh hadir dari Jabodetabek serta daerah lain. Unjuk rasa dimulai pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR.
Dalam aksinya, buruh membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM) dengan kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. Kedua, hentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, lakukan reformasi pajak perburuhan, termasuk kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, penghapusan pajak pesangon, pajak Tunjangan Hari Raya (THR), pajak Jaminan Hari Tua (JHT), serta diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
Tuntutan keempat adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Kelima, pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Metro Jaya menurunkan 4.531 personel gabungan. Rinciannya terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub DKI Jakarta, serta 632 personel jajaran Polres.
(Sumber: Antara)
