Ketegangan memuncak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memicu kemarahan publik. Situasi memanas ketika sebuah video memperlihatkan Bupati Pati, Sudewo, tampak menantang warga yang berencana menggelar aksi protes besar-besaran.
Dalam video yang viral di media sosial dan diunggah oleh akun Instagram @andreli_48, terlihat suasana ricuh di depan kantor Bupati Pati, Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi dorong-dorongan terjadi antara warga dan Satpol PP, setelah petugas menertibkan tumpukan kardus air mineral yang sebelumnya dikumpulkan warga sebagai logistik untuk demonstrasi.
“Keributan pecah dan tidak bisa dibendung,” tulis keterangan dalam video tersebut.
Kericuhan itu dipicu oleh tindakan petugas yang mengangkut paksa donasi air mineral milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, kelompok yang menjadi motor penggerak aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB-P2 yang direncanakan berlangsung pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Plt Sekda Pati, Riyoso, memberikan klarifikasi bahwa penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban ruang publik menjelang Hari Jadi Kabupaten Pati.
“Bukan melarang demo, tapi demi keteraturan tempat dan waktu,” ujarnya.
Puncak kemarahan warga muncul setelah pernyataan Bupati Sudewo tersebar luas dan dianggap memprovokasi. Dalam potongan video yang sama, Sudewo secara tegas menyatakan tidak gentar menghadapi massa aksi.
“Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar 250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujarnya dalam kutipan yang bersumber dari laman Humas Pati.
Namun, bukan angka kenaikan yang membuat masyarakat murka, melainkan pernyataannya dalam video lain yang menyinggung rencana unjuk rasa.
“Bupati Pati Disebut Naikkan Pajak 250%, menantang 50.000 demonstran videonya viral di media sosial, menunjukkan ketegasannya untuk tidak mengubah keputusan meskipun ada penolakan,” tulis akun @andreli_48.
Pernyataan ini memicu gelombang protes yang lebih besar, bahkan memunculkan ancaman pengerahan massa hingga puluhan ribu orang. Gerakan Pati Bersatu pun telah melayangkan surat pemberitahuan aksi resmi ke pihak kepolisian dengan target mobilisasi 50.000 peserta.
Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% itu sendiri dianggap warga sangat memberatkan, terlebih karena dinilai dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Pemerintah Kabupaten Pati beralasan, peningkatan tarif pajak dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan RSUD.
Namun perbandingan dengan kabupaten tetangga seperti Kudus, Jepara, dan Rembang, yang dijadikan dasar oleh Pemkab, tidak cukup untuk meredam gejolak di tengah masyarakat.
sumber: ntvnews.id
