Albania mencatatkan sejarah baru. Perdana Menteri Edi Rama resmi memperkenalkan sosok “menteri” pertama di dunia yang dijalankan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan (AI). Menteri digital bernama Diella tersebut diberi wewenang penuh untuk mengawasi seluruh proses tender pemerintah.
Pengumuman itu disampaikan Rama ketika memperkenalkan susunan kabinet baru Partai Sosialis usai kemenangan besar dalam pemilu Mei lalu. Menurutnya, Diella merupakan simbol dimulainya era baru digitalisasi pemerintahan Albania.
“Dengan Diella, proses tender publik akan 100 persen bebas korupsi. Setiap dana yang masuk ke prosedur tender akan terbuka sepenuhnya,” tegas Rama.
Diella, Menteri Virtual yang Diklaim Anti Korupsi
Nama Diella, yang berarti “matahari” dalam bahasa Albania, dipilih untuk mencerminkan transparansi. Rama menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait pengadaan publik nantinya ditangani oleh Diella dengan jaminan keterbukaan penuh.
“Dengan Diella, proses tender publik akan 100 persen bebas korupsi. Setiap dana yang masuk ke prosedur tender akan terbuka sepenuhnya,” tegas Rama.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah besar untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dari Asisten AI Menjadi Anggota Kabinet
Diella sebenarnya bukan sistem baru. Pada Januari lalu, ia diperkenalkan sebagai asisten virtual berbasis AI dalam platform layanan publik e-Albania. Avatar Diella tampil sebagai perempuan yang mengenakan pakaian tradisional Albania, bertugas membantu masyarakat mengakses dokumen serta layanan resmi pemerintah.
Hingga kini, platform e-Albania telah memproses lebih dari 36.600 dokumen digital dan menyediakan hampir 1.000 layanan publik. Keberhasilan ini kemudian dijadikan dasar untuk “menaikkan kelas” Diella menjadi bagian dari kabinet.
Konteks Politik dan Ambisi Eropa
Bagi Rama, pengangkatan Diella bukan hanya langkah modernisasi, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi—masalah sensitif yang selama ini menjadi batu sandungan bagi Albania.
Pemerintah menegaskan bahwa perang melawan korupsi adalah syarat penting untuk bergabung dengan Uni Eropa. Rama pun menargetkan Albania dapat menjadi anggota resmi Uni Eropa pada 2030.
Dengan populasi sekitar 2,8 juta jiwa, negara di kawasan Balkan ini ingin membuktikan bahwa penerapan teknologi dapat mempercepat pembangunan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.
Namun, terobosan tersebut juga mengundang pertanyaan kritis: bagaimana sistem pengawasan terhadap keputusan AI? Apakah dasar hukum untuk menunjuk menteri virtual sudah cukup kuat?
Sejumlah analis menilai bahwa transparansi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban. Pengalaman Albania akan menjadi contoh penting bagi negara-negara lain yang tertarik mengadopsi solusi digital dalam upaya memerangi korupsi.
