Sebuah pengadilan di Bangladesh pada Senin, 17 November 2025, menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina setelah menyatakan dirinya bersalah atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Putusan tersebut dibacakan tanpa kehadiran Hasina, karena ia telah melarikan diri ke India sejak digulingkan pada Agustus 2024.
Sidang berlangsung di International Crimes Tribunal di Dhaka dengan penjagaan yang sangat ketat dan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional.
Hakim Golam Mortuza Mozumder mengatakan bahwa seluruh unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dakwaan tersebut telah terbukti.
Hasina dituding memerintahkan tindakan keras mematikan terhadap unjuk rasa mahasiswa pada Juli–Agustus 2024, yang menurut laporan PBB menyebabkan hingga 1.400 orang tewas dan ribuan lainnya terluka.
Jaksa menyampaikan bahwa bukti-bukti menunjukkan adanya instruksi langsung dari Hasina agar aparat memakai kekuatan mematikan guna membubarkan demonstrasi terbesar sejak perang kemerdekaan 1971.
Dalam pernyataan tertulisnya, Hasina mengecam keputusan tersebut sebagai tidak adil dan sarat kepentingan politik. Ia menegaskan siap diadili di pengadilan yang dianggap independen dan objektif.
Pengacara Hasina yang ditunjuk pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa dakwaan itu tidak memiliki dasar kuat dan meminta kliennya dibebaskan.
Pemerintah Bangladesh juga meminta pemerintah India untuk mengekstradisi Hasina serta mantan menteri dalam negeri Asaduzzaman Khan Kamal, yang juga dijatuhi vonis mati.
“Kami mendesak India untuk segera mengekstradisi dua terpidana itu. Memberikan perlindungan hanya akan menghambat keadilan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Bangladesh dikutip AFP.
India merespons dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mencermati putusan tersebut, namun tidak langsung mengomentari permintaan ekstradisi.
“India tetap mendukung terciptanya perdamaian, demokrasi, inklusivitas, dan stabilitas bagi rakyat Bangladesh,” ujar Kementerian Luar Negeri India.
Menjelang pemilu yang dijadwalkan pada Februari mendatang, situasi politik Bangladesh kian tegang. Awami League, partai yang sebelumnya dipimpin Hasina, dilarang mengikuti pemilihan, dan putusan ini dikhawatirkan memicu ketegangan baru.
Dalam beberapa hari terakhir, serangkaian ledakan bom rakitan serta pembakaran kendaraan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa.
